SURABAYA – Maraknya pengungkapan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat memicu keprihatinan mendalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MADAS Serumpun Jawa Timur. Selasa (21 Juli 2026).
Organisasi ini menilai jabatan publik yang seharusnya menjadi sarana pengabdian demi kesejahteraan rakyat, justru disalahgunakan oknum untuk memperkaya diri sendiri.
Keprihatinan ini disuarakan langsung dalam aksi penyampaian pernyataan sikap di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,
Mengusung tema "Hukum Dikebiri, Koruptor Diberi Diskon, Rakyat Miskin Dicekik Sampai Mati", peserta aksi menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.
Dalam tuntutannya, MADAS Serumpun Jatim meminta aparat penegak hukum memproses perkara secara profesional dan independen, menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu, serta mengoptimalkan pengembalian aset negara demi kepentingan bersama.
Ketua DPD MADAS Serumpun Jatim, R. Zainal Fatah, menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang wajib menjamin perlakuan setara bagi semua warga. "Jangan sampai hukum hanya tegas pada rakyat kecil, namun lemah di hadapan kekuasaan," ujarnya seraya mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai mahasiswa, petani, nelayan, hingga tokoh agama, bersama-sama mengawal proses penegakan hukum.
Organisasi ini berkomitmen mendukung aparat yang bekerja jujur, sekaligus mendesak ketegasan penuh terhadap siapa pun yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.
(H.Saladin, Haikal)
dibaca
Posting Komentar