SURABAYA – Suasana di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) berubah khidmat Selasa siang ini. Bukan sekedar aksi protes biasa, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Jawa Timur bersama elemen masyarakat hadir membawa karangan bunga bertuliskan “Turut Berduka Cita Atas Tumpulnya Penegakan Hukum Indonesia”.
Gerakan ini adalah teriakan hati yang tak lagi bisa dibungkam. Di saat kasus korupsi berharga miliaran hingga ratusan miliar rupiah terbongkar satu per satu, publik justru merasakan ketimpangan yang menyakitkan: “Rakyat kecil seolah dicekik mati, sementara oknum pejabat dan pengusaha yang bersalah kerap berjalan mulus tanpa rasa takut.”
Fakta di Balik Keresahan.
Keresahan ini bukan tanpa alasan. Di wilayah Jawa Timur sendiri, sejumlah kasus besar terungkap namun belum sepenuhnya memberikan kepuasan rasa adil bagi masyarakat:
- Korupsi Sarpras SMK Rp157,6 Miliar: Sudah ada 6 tersangka, namun masyarakat menuntut agar tidak berhenti di situ saja;
- Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK 2017 Rp65 Miliar: Masih dalam proses penyidikan, publik ingin dipastikan tidak ada yang terlepas;
- Pungli Perizinan Tambang: Praktik minta uang cepat mulai Rp50 juta hingga Rp200 juta terbongkar, diduga melibatkan pejabat di lingkungan dinas terkait.
Wakil Kepala Kejati Jatim Saiful Siregar memang pernah menyatakan komitmen “Toleransi Nol terhadap Korupsi”. Namun di mata masyarakat, janji itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata.
Tiga Tuntutan Tegas MADAS.
Menyikapi situasi ini, DPD MADAS Serumpun Jatim menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejati Jatim:
1. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu bagi semua pihak yang terlibat dugaan korupsi di Jawa Timur;
2. Usut tuntas setiap kasus yang merugikan negara, baik yang melibatkan pejabat maupun pengusaha, jangan ada yang terlindungi;
3. Buka semua kasus dari hulu ke hilir, telusuri keterlibatan semua pihak tanpa ada tebang pilih.
Ketua DPD MADAS Serumpun Jatim, R. Zainal Fatah, menegaskan: “Selagi bersalah, jangan hanya rakyat kecil yang dicekik dan dihukum berat. Kalau pejabat bersalah, harus sama-sama diadili. Jangan biarkan kesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas!”
MADAS pun mengajak seluruh elemen bangsa – mahasiswa, petani, buruh, nelayan, tokoh agama, hingga pemuda – untuk bersatu mengawal jalannya hukum. “Tangkap dan adili siapa saja yang bersalah, termasuk Febrie Adriansyah dan pihak lain yang menjadi sorotan publik, agar keadilan benar-benar terasa bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
“Supremasi hukum itu milik semua orang, bukan milik mereka yang punya kuasa dan uang. Kalau hukum ditegakkan jujur, kepercayaan rakyat akan pulih. Kami MADAS akan selalu berdiri bersama aparat yang bersih, dan tak akan diam melihat keadilan dirampas,” tuturnya
(H.Saladin)
dibaca
Posting Komentar